By Harris Kristiawan (Admin FMHI)
Melenyapkan kejahatan adalah awal dari kebajikan, dan menyingkirkan
kebodohan adalah awal dari kebijaksanaan. (Gerard M Hopkins)
Mencermati perjalanan reformasi seiring dengan proses transformasi
kepemimpinan nasional, ada beberapa hal yang patut disimak. Berbagai
hal kegiatan yang berbau politik muncul dipermukaan, dari yang serius
bahkan sampai yang bersifat dagelan muncul tanpa ada rem cakram
pencegahnya alias blong.
Perubahan dan guliran konstelasi politik sedemikian cepat meninggalkan
stasiun per stasiun, di mulai sidang umum dengan terpilihnya presiden
baru Gus Dur sampai kemudian mengalami eskalasi kepada
terselenggaranya Sidang tahunan MPR. Reformasi total yang dulu
digembar-gemborkan oleh mahasiswa dan bahkan telah sempat untuk
membangunkan kesadaran rakyat pada kesadaran riil kini mulai mengalami
pembiasan.
Masih bertenggernya Golkar di puncak kekuasaan dengan “paradigma baru”
sebagai iklan pariwara utamanya, semakin mengukuhkan pendapat
bahwasanya reformasi yang ada sekarang adalah reformasi milik
kekuasaan dan kata yang sempat sangar sampai bikin antek ORBA merasa
kiamat kini telah berganti menjadi “Repotnasi”.
Keadaan makin diperparah dengan munculnya badut-badut reformasi yang
dengan congkaknya mengaku bapak reformasi tapi perilaku politiknya
jauh melenceng dari cita-cita reformasi yang sebenarnya. Sidang
tahunan yang digelar MPR pun pada akhirnya tak lebih menghasilkan
putusan-putusan yang sangat tidak substansional, sehingga muncullah
istilah Sidang Tahunan MPR tak lebih sebagai politik dagang sapi atau
bahasa kerennya disebut koe-handel.
Sidang Tahunan inipun justru makin memperparah kondisi politik
nasional, bukannya mendapatkan solusi yang lebih tepat untuk jalan
keluar bangsa inidari krisis multi dimensional tapi ternyata malah
menambah masalah baru. Terbukti dengan munculnya desakan dari salah
satu fraksi yang menginginkan dimasukannya 7 (tujuh) kalimat dari
piagam Jakarta, ditundanya penghapusan keberadaan TNI/POLRI di “gedung
terhormat” sampai tahun 2009. Ini menandakan bahwasanya elit politik
negeri ini belum siap untuk menuju Indonesia Baru atau lebih tepatnya
masih senang berkubang dengan Indonesia keparat.
Permainan ketoprak humor para politisi ini mulai membingungkan rakyat
bahkan cenderung membawa rakyat kepada keputusasaan sosial. Ekonomi
yang morat-marit makin membawa rakyat menuju kearah ketidakpecayaan
mereka terhadap perjalanan reformasi.
Gerakan-gerakan rakyat terutama yang dilakukan mahasiswapun
seakan-akan mulai mengalami frustasi politik. Gerakan mahasiswa yang
pada masa 1998 dalam upaya penggulingan diktaktor Soeharto begitu
hebatnya perlahan mulai menyurut seiring dengan tekanan dan strategi
elit politik yang makin hari makin melakukan tingtank ala petinju ”
job and run”.
Hanya beberapa kota dan organ gerakan prodemokrasi yang masih menjaga
stamina perlawanan. Gerakan aksi massa yang dulu sangat masif kini
makin menyusut, dan ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan
konstalasi politik Indonesia.
Efouria reformasi yang melingkupi ruang pemikiran rakyat ternyata
berimbas besar terhadap perkembangan proses perlawanan ini. Di satu
pihak bernilai positif, dimana rakyat mulai berani mengungkapkan
realita ketertindasan namun di pihak lain justru membuka ruang konflik
horisontal yang sangat besar.
Persoalan ini menjadi dilema yang seakan-akan sulit terpecahkan.
Demikian juga dengan gerakan pro demokrasi, sangat sulit untuk
melepaskan diri dari beban mental proses reformasi ini.
Munculnya kekuatan-kekuatan fundamentalis makin menampakan kesangaran
dari sebuah bias reformasi, entah dengan sebuah kepentingan murni
ataukah karena hanya karena kepentingan kelompoknya atau mungkin ini
adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari strategi kekuatan pro
status quo dalam upaya pengalihan tuntutan reformasi yang sejati.
Kejadian dalam beberapa waktu yang lalu termasuk berbagai aksi teror
dan kekerasan adalah wujud dari sebuah masa peralihan dimana antara
kekuatan “pelestari” kekuasaan berimbang bahkan cenderung melebihi
kekuatan pembaharu,dan terbukti sangat efektif sekali untuk
mengendapkan tuntutan real refomasi.
Bisa dilihat bahwa tuntutan bubarkan GOLKAR, cabut dwi fungsi
TNI/POLRI, pengadilan dan nasionalisasi aset-aset kekayaan Soeharto
dan kroni-kroninya , pendidikan murah dan lain-lain menjadi terlupakan
dan tertutupi oleh isu-isu teror dan kekerasan.
Semua peristiwa yang ada menjadikan daya gerak dan daya dobrak kaum
pergerakan menjadi makin keblinger.
MAU KEMANA GERAKAN MAHASISWA?
Pertanyaan yang sekiranya adalah pertanyaan yang tidak terlalu
membutuhkan jawaban teoritis namun justru membutuhkan kerja praktis
dan kongkrit.
Posisi dilematis yang dihadapi oleh kalangan gerakan pro demokasi
terutama oleh gerakan mahasiswa memang sedang dalam keadaan yang
menyedihkan. Perubahan konstalasi politik yang berjalan hampir setiap
sepersekian detik, sangat mempengaruhi kajian dan analisa dari gerakan
mahasiswa dan secara tidak langsung hal ini sangat mempengaruhi
kinerja dari gerakan mahasiswa.
Keinginan untuk secepatnya mewujudkan tujuan reformasi yaitu Indonesia
baru seakan-akan menjadi bumerang dalam proses gerak juangnya,
ketidaksiapan rakyat Indonesia menghadapi revolusi adalah menjadi
kendala utama gerakan mahasiswa untuk menuntaskan reformasi total ini.
Terjepitnya perekonomian rakyat malah justru menjadikan mereka mulai
merindukan masa-masa “keindahan” ORBA, dan ini yang sebenarnya harus
diwaspadai oleh seluruh elemen gerakan pro demokrasi apalagi sekarang
negara ini sedang ada dibawah rezim populis yang mau tidak mau harus
membuat gerakan pro demokrasi terutama gerakan mahasiswa untuk mulai
berhati-hati dalam memainkan strategi taktis aksi.
Terus, apa yang harus dilakukan oleh gerakan mahasiswa di tengah
kancah permainan dan manuver borjuasi nasional ini?
1. KEMBALI KE SEKTOR RAKYAT
Tentunya akan ada pertanyaan lanjutan dari pernyataan ini. Diakui atau
tidak bahwasanya rakyatlah yang paling berperan dalam proses perubahan
bangsa ini, gerakan untuk kembali ke rakyat harus dimulai dalam upaya
untuk membangun kesadaran politik di kalangan msyarakat bawah.
“Tidak akan pernah ada revolusi yang berhasil tanpa disertai oleh
massa yang sadar” (Soekarno), pernyataan dari mantan revolusioner ini
seharus dicamkan oleh kalangan gerakan mahasiswa jika ingin mewujudkan
perubahan yang sejati.
Penyadaran itu dapat dimulai dengan mengadakan
pendampingan-pendampingan pada daerah berkasus, dan ini sangat
signifikan untuk dilakukan karena pada dasarnya jiwa perlawanan ada
pada manusia yang mengalami penindasan secara langsung.
Namun perlu ditegaskan disini, pendampingan sekaligus penyadaran
politik bukan berarti datang dan terus menjadi malaikat. Kesadaran
yang dibangun bukan dengan memberikan pendidikan sistematis ataupun
pendidian gaya bank, dimana masyarakat hanya menerima dan dijejali
dengan teori tertentu sebagai upaya penyadaran hak sebagai warga
negara, namun yang lebih mendasar adalah memberikan penyadaran tentang
hak mereka dan selanjutnya menempatkan masyarakat ini sebagai subyek
dari proses pendidikan ini.
Pendidikan ini dikatakan berhasil apabila masyarakat sudah bisa
melepaskan diri dari sikap fatalismenya dan mempunyai mobilitas yang
tinggi serta secara aktif terlibat dalam sistem politik.
Penumbuhan kesadaran ini sangat efektif untuk mencegah terjadinya
bahaya laten kerinduan terhadap Orde Baru. Pada akhirnya pendidikan
ini berupaya untuk membuat rakyat memiliki Goldman, “kesadaran riil
melalui kesadaran yang sangat memungkinkan (real consciuosness through
maximal possibble consciuosness, Paulo Freire) yang merupakan inti dan
dasar dari sebuah revolusi.
2. “KEMBALI” KE KAMPUS
Bukan berarti bahwa gerakan kembali ke kampus disini sama dengan
gerakan NKK/BKK, tapi harus ada penilaian dan sebuah refleksi yang
sangat obyektif dalam memandang arah dan pola gerakan mahasiswa.
Berkaca dari gerakan mahasiswa di daratan Eropa dan Amerika Latin
tahun 60-an, dimana sebagian besar gerakan rakyat tumbuh dari
akumulasi gerakan / gejolak didalam kampus. Ini seharusnya menjadi
acuan yang sangat mendasar bagi pola gerakan di negara ketiga
khususnya Indonesia.
“Kembali” ke kampus bukan berarti mahasiswa untuk seterusnya menjadi
kutu buku, namun gerakan ini harus mulai membangun kekuatan untuk
sebuah revolusi pendidikan. Mau tidak mau harus diakui bahwa
menyurutnya gerakan mahasiswa juga akibat dari sistem pendidikan
Indonesia yang sangat menindas.
Keputusan “laknat” Daoed Joesoef dengan SK NKK/BKK nya mepunyai
implikasi yang sangat besar bagi perkembangan gerakan mahasiswa.
Pemandulan mahasiswa dengan sistem SKS, DO, absensi 75 persen terbukti
efektif, sehingga sampai sekarang mahasiswa seakan-akan telah
kehilangan “sense of sosial” nya dan hak politiknya.
Kondisi ini yang sekarang harus mulai di dobrak oleh kalangan pro
demokrasi, dan ini telah dilakukan oleh sebagian besar kampus di
Indonesia, namun semua ini barulah pada tahapan permukaan belum pada
tataran yang lebih substansional.
Penyadaran tentang hak politik mahasiswa dan pemahaman tentang
penindasan negara melalui sistem pendidikan harus mulai diinjeksikan
kepada kalangan grass root mahasiswa sebagai upaya membangun kekuatan
dan konsolidasi menghadapi manuver kaum borjuasi nasional. Sehingga
dalam kurun beberapa waktu maka tidak lagi hanya ada segelintir
aktifis mahasiswa tetapi akan tumbuh ratusan bahkan ribuan mahasiswa
yang siap untuk revolusi.
Dua hal ini sekiranya yang harus dilakukan oleh gerakan mahasiswa
ditengah permainan elit politik sekarang ini. Dengan mempertimbangkan
situasi nasional dan psikologis rakyat yang sudah mulai jenuh dengan
perjalanan reformasi total yang belum tuntas, sudah seharusnya gerakan
mahasiswa mengubah pola gerak yang ada, namun tetap harus disesuaikan
dengan kondisi tiap daerah tertentu.
Kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar dibatasi oleh lautan
tidak memungkinkan melakukan gerakan seperti mahasiswa di belahan
Amerika Latin dan Eropa dengan pola bola saljunya.
Tapi keterbangunan common enemy dikalangan gerakan mahasiswa terutama
di kalangan gerakan mahasiswa yang radikal sudah semestinya dilakukan
untuk sebuah gerakan yang masif. Dengan melakukan penyadaran di kedua
sektor ini maka suatu saat dalam sebuah momentum politik yang tepat,
maka diyakini akan timbul sebuah perlawanan dari rakyat yang sadar.
Dan pola ini bukan berarti meninggalkan tuntutan reformasi tetapi
justru menjadi entry point yang sangat kuat untuk melangkah kepada
tuntutan itu dengan meminimalisir ketakutan rakyat akibat kesadaran
politik yang semu dari negara .
Membangun kekuatan dan mengantisipasi kerinduan terhadap Soeharto
hanyalah bisa dilakukan dengan pendidikan secara langsung, dimana
rakyat melakukan perlawanan bukan atas dasar ajakan tetapi lebih
karena sadar akan adanya ketertindasan. Educacao como practica da
liberdade (Paulo Freire), pendidikan adalah sebagai praktik pembebasan
keyakinan akan massa yang sadar dan keyakinan akan sebuah pendidikan
pembebasan, maka sudah seharusnya gerakan mahasiswa tidak ragu-ragu
lagi dengan gerakan penyadaran dan pengorganisiran massa.
Melenyapkan kejahatan adalah awal dari kebajikan, dan menyingkirkan
kebodohan adalah awal dari kebijaksanaan. (Gerard M Hopkins)
Mencermati perjalanan reformasi seiring dengan proses transformasi
kepemimpinan nasional, ada beberapa hal yang patut disimak. Berbagai
hal kegiatan yang berbau politik muncul dipermukaan, dari yang serius
bahkan sampai yang bersifat dagelan muncul tanpa ada rem cakram
pencegahnya alias blong.
Perubahan dan guliran konstelasi politik sedemikian cepat meninggalkan
stasiun per stasiun, di mulai sidang umum dengan terpilihnya presiden
baru Gus Dur sampai kemudian mengalami eskalasi kepada
terselenggaranya Sidang tahunan MPR. Reformasi total yang dulu
digembar-gemborkan oleh mahasiswa dan bahkan telah sempat untuk
membangunkan kesadaran rakyat pada kesadaran riil kini mulai mengalami
pembiasan.
Masih bertenggernya Golkar di puncak kekuasaan dengan “paradigma baru”
sebagai iklan pariwara utamanya, semakin mengukuhkan pendapat
bahwasanya reformasi yang ada sekarang adalah reformasi milik
kekuasaan dan kata yang sempat sangar sampai bikin antek ORBA merasa
kiamat kini telah berganti menjadi “Repotnasi”.
Keadaan makin diperparah dengan munculnya badut-badut reformasi yang
dengan congkaknya mengaku bapak reformasi tapi perilaku politiknya
jauh melenceng dari cita-cita reformasi yang sebenarnya. Sidang
tahunan yang digelar MPR pun pada akhirnya tak lebih menghasilkan
putusan-putusan yang sangat tidak substansional, sehingga muncullah
istilah Sidang Tahunan MPR tak lebih sebagai politik dagang sapi atau
bahasa kerennya disebut koe-handel.
Sidang Tahunan inipun justru makin memperparah kondisi politik
nasional, bukannya mendapatkan solusi yang lebih tepat untuk jalan
keluar bangsa inidari krisis multi dimensional tapi ternyata malah
menambah masalah baru. Terbukti dengan munculnya desakan dari salah
satu fraksi yang menginginkan dimasukannya 7 (tujuh) kalimat dari
piagam Jakarta, ditundanya penghapusan keberadaan TNI/POLRI di “gedung
terhormat” sampai tahun 2009. Ini menandakan bahwasanya elit politik
negeri ini belum siap untuk menuju Indonesia Baru atau lebih tepatnya
masih senang berkubang dengan Indonesia keparat.
Permainan ketoprak humor para politisi ini mulai membingungkan rakyat
bahkan cenderung membawa rakyat kepada keputusasaan sosial. Ekonomi
yang morat-marit makin membawa rakyat menuju kearah ketidakpecayaan
mereka terhadap perjalanan reformasi.
Gerakan-gerakan rakyat terutama yang dilakukan mahasiswapun
seakan-akan mulai mengalami frustasi politik. Gerakan mahasiswa yang
pada masa 1998 dalam upaya penggulingan diktaktor Soeharto begitu
hebatnya perlahan mulai menyurut seiring dengan tekanan dan strategi
elit politik yang makin hari makin melakukan tingtank ala petinju ”
job and run”.
Hanya beberapa kota dan organ gerakan prodemokrasi yang masih menjaga
stamina perlawanan. Gerakan aksi massa yang dulu sangat masif kini
makin menyusut, dan ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan
konstalasi politik Indonesia.
Efouria reformasi yang melingkupi ruang pemikiran rakyat ternyata
berimbas besar terhadap perkembangan proses perlawanan ini. Di satu
pihak bernilai positif, dimana rakyat mulai berani mengungkapkan
realita ketertindasan namun di pihak lain justru membuka ruang konflik
horisontal yang sangat besar.
Persoalan ini menjadi dilema yang seakan-akan sulit terpecahkan.
Demikian juga dengan gerakan pro demokrasi, sangat sulit untuk
melepaskan diri dari beban mental proses reformasi ini.
Munculnya kekuatan-kekuatan fundamentalis makin menampakan kesangaran
dari sebuah bias reformasi, entah dengan sebuah kepentingan murni
ataukah karena hanya karena kepentingan kelompoknya atau mungkin ini
adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari strategi kekuatan pro
status quo dalam upaya pengalihan tuntutan reformasi yang sejati.
Kejadian dalam beberapa waktu yang lalu termasuk berbagai aksi teror
dan kekerasan adalah wujud dari sebuah masa peralihan dimana antara
kekuatan “pelestari” kekuasaan berimbang bahkan cenderung melebihi
kekuatan pembaharu,dan terbukti sangat efektif sekali untuk
mengendapkan tuntutan real refomasi.
Bisa dilihat bahwa tuntutan bubarkan GOLKAR, cabut dwi fungsi
TNI/POLRI, pengadilan dan nasionalisasi aset-aset kekayaan Soeharto
dan kroni-kroninya , pendidikan murah dan lain-lain menjadi terlupakan
dan tertutupi oleh isu-isu teror dan kekerasan.
Semua peristiwa yang ada menjadikan daya gerak dan daya dobrak kaum
pergerakan menjadi makin keblinger.
MAU KEMANA GERAKAN MAHASISWA?
Pertanyaan yang sekiranya adalah pertanyaan yang tidak terlalu
membutuhkan jawaban teoritis namun justru membutuhkan kerja praktis
dan kongkrit.
Posisi dilematis yang dihadapi oleh kalangan gerakan pro demokasi
terutama oleh gerakan mahasiswa memang sedang dalam keadaan yang
menyedihkan. Perubahan konstalasi politik yang berjalan hampir setiap
sepersekian detik, sangat mempengaruhi kajian dan analisa dari gerakan
mahasiswa dan secara tidak langsung hal ini sangat mempengaruhi
kinerja dari gerakan mahasiswa.
Keinginan untuk secepatnya mewujudkan tujuan reformasi yaitu Indonesia
baru seakan-akan menjadi bumerang dalam proses gerak juangnya,
ketidaksiapan rakyat Indonesia menghadapi revolusi adalah menjadi
kendala utama gerakan mahasiswa untuk menuntaskan reformasi total ini.
Terjepitnya perekonomian rakyat malah justru menjadikan mereka mulai
merindukan masa-masa “keindahan” ORBA, dan ini yang sebenarnya harus
diwaspadai oleh seluruh elemen gerakan pro demokrasi apalagi sekarang
negara ini sedang ada dibawah rezim populis yang mau tidak mau harus
membuat gerakan pro demokrasi terutama gerakan mahasiswa untuk mulai
berhati-hati dalam memainkan strategi taktis aksi.
Terus, apa yang harus dilakukan oleh gerakan mahasiswa di tengah
kancah permainan dan manuver borjuasi nasional ini?
1. KEMBALI KE SEKTOR RAKYAT
Tentunya akan ada pertanyaan lanjutan dari pernyataan ini. Diakui atau
tidak bahwasanya rakyatlah yang paling berperan dalam proses perubahan
bangsa ini, gerakan untuk kembali ke rakyat harus dimulai dalam upaya
untuk membangun kesadaran politik di kalangan msyarakat bawah.
“Tidak akan pernah ada revolusi yang berhasil tanpa disertai oleh
massa yang sadar” (Soekarno), pernyataan dari mantan revolusioner ini
seharus dicamkan oleh kalangan gerakan mahasiswa jika ingin mewujudkan
perubahan yang sejati.
Penyadaran itu dapat dimulai dengan mengadakan
pendampingan-pendampingan pada daerah berkasus, dan ini sangat
signifikan untuk dilakukan karena pada dasarnya jiwa perlawanan ada
pada manusia yang mengalami penindasan secara langsung.
Namun perlu ditegaskan disini, pendampingan sekaligus penyadaran
politik bukan berarti datang dan terus menjadi malaikat. Kesadaran
yang dibangun bukan dengan memberikan pendidikan sistematis ataupun
pendidian gaya bank, dimana masyarakat hanya menerima dan dijejali
dengan teori tertentu sebagai upaya penyadaran hak sebagai warga
negara, namun yang lebih mendasar adalah memberikan penyadaran tentang
hak mereka dan selanjutnya menempatkan masyarakat ini sebagai subyek
dari proses pendidikan ini.
Pendidikan ini dikatakan berhasil apabila masyarakat sudah bisa
melepaskan diri dari sikap fatalismenya dan mempunyai mobilitas yang
tinggi serta secara aktif terlibat dalam sistem politik.
Penumbuhan kesadaran ini sangat efektif untuk mencegah terjadinya
bahaya laten kerinduan terhadap Orde Baru. Pada akhirnya pendidikan
ini berupaya untuk membuat rakyat memiliki Goldman, “kesadaran riil
melalui kesadaran yang sangat memungkinkan (real consciuosness through
maximal possibble consciuosness, Paulo Freire) yang merupakan inti dan
dasar dari sebuah revolusi.
2. “KEMBALI” KE KAMPUS
Bukan berarti bahwa gerakan kembali ke kampus disini sama dengan
gerakan NKK/BKK, tapi harus ada penilaian dan sebuah refleksi yang
sangat obyektif dalam memandang arah dan pola gerakan mahasiswa.
Berkaca dari gerakan mahasiswa di daratan Eropa dan Amerika Latin
tahun 60-an, dimana sebagian besar gerakan rakyat tumbuh dari
akumulasi gerakan / gejolak didalam kampus. Ini seharusnya menjadi
acuan yang sangat mendasar bagi pola gerakan di negara ketiga
khususnya Indonesia.
“Kembali” ke kampus bukan berarti mahasiswa untuk seterusnya menjadi
kutu buku, namun gerakan ini harus mulai membangun kekuatan untuk
sebuah revolusi pendidikan. Mau tidak mau harus diakui bahwa
menyurutnya gerakan mahasiswa juga akibat dari sistem pendidikan
Indonesia yang sangat menindas.
Keputusan “laknat” Daoed Joesoef dengan SK NKK/BKK nya mepunyai
implikasi yang sangat besar bagi perkembangan gerakan mahasiswa.
Pemandulan mahasiswa dengan sistem SKS, DO, absensi 75 persen terbukti
efektif, sehingga sampai sekarang mahasiswa seakan-akan telah
kehilangan “sense of sosial” nya dan hak politiknya.
Kondisi ini yang sekarang harus mulai di dobrak oleh kalangan pro
demokrasi, dan ini telah dilakukan oleh sebagian besar kampus di
Indonesia, namun semua ini barulah pada tahapan permukaan belum pada
tataran yang lebih substansional.
Penyadaran tentang hak politik mahasiswa dan pemahaman tentang
penindasan negara melalui sistem pendidikan harus mulai diinjeksikan
kepada kalangan grass root mahasiswa sebagai upaya membangun kekuatan
dan konsolidasi menghadapi manuver kaum borjuasi nasional. Sehingga
dalam kurun beberapa waktu maka tidak lagi hanya ada segelintir
aktifis mahasiswa tetapi akan tumbuh ratusan bahkan ribuan mahasiswa
yang siap untuk revolusi.
Dua hal ini sekiranya yang harus dilakukan oleh gerakan mahasiswa
ditengah permainan elit politik sekarang ini. Dengan mempertimbangkan
situasi nasional dan psikologis rakyat yang sudah mulai jenuh dengan
perjalanan reformasi total yang belum tuntas, sudah seharusnya gerakan
mahasiswa mengubah pola gerak yang ada, namun tetap harus disesuaikan
dengan kondisi tiap daerah tertentu.
Kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar dibatasi oleh lautan
tidak memungkinkan melakukan gerakan seperti mahasiswa di belahan
Amerika Latin dan Eropa dengan pola bola saljunya.
Tapi keterbangunan common enemy dikalangan gerakan mahasiswa terutama
di kalangan gerakan mahasiswa yang radikal sudah semestinya dilakukan
untuk sebuah gerakan yang masif. Dengan melakukan penyadaran di kedua
sektor ini maka suatu saat dalam sebuah momentum politik yang tepat,
maka diyakini akan timbul sebuah perlawanan dari rakyat yang sadar.
Dan pola ini bukan berarti meninggalkan tuntutan reformasi tetapi
justru menjadi entry point yang sangat kuat untuk melangkah kepada
tuntutan itu dengan meminimalisir ketakutan rakyat akibat kesadaran
politik yang semu dari negara .
Membangun kekuatan dan mengantisipasi kerinduan terhadap Soeharto
hanyalah bisa dilakukan dengan pendidikan secara langsung, dimana
rakyat melakukan perlawanan bukan atas dasar ajakan tetapi lebih
karena sadar akan adanya ketertindasan. Educacao como practica da
liberdade (Paulo Freire), pendidikan adalah sebagai praktik pembebasan
keyakinan akan massa yang sadar dan keyakinan akan sebuah pendidikan
pembebasan, maka sudah seharusnya gerakan mahasiswa tidak ragu-ragu
lagi dengan gerakan penyadaran dan pengorganisiran massa.
1 Comments
Benar-benar inspiratif! Tulisan anda sangat mengena terlebih oleh alur penceritaan yang sistematis.
BalasHapusSayang terlalu banyak basa-basi di awal bacaan dan perumpamaan-perumpumaan yang membuat saya harus berpikir sejenak untuk mencernanya.
Terlepas dari segi teknis, saya sangat suka dengan ide yang anda sampaikan.
Anak mudalah yang punya ide revolusioner, anak mudalah yang bertindak. Hidup mahasiswa Indonesia.
sancoyo_jpockyle@yahoo.com